imagePresiden RI, Joko Widodo, menaruh perhatian lebih terkait masalah stunting di Indonesia. Mengutip dari rilis yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI terkait acara tersebut, Selasa (6/3/2018), Presiden Joko Widodo mengatakan tidak boleh ada lagi masyarakat yang mengalami gizi buruk di Indonesia.

Mengutip dari rilis yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI terkait acara tersebut, Selasa (6/3/2018), stunting masih menjadi fokus perhatian presiden Joko Widodo pada Rakerkesnas setahun silam. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak boleh ada lagi masyarakat yang mengalami gizi buruk di Indonesia.

Hal ini menanggapi data pemantauan status gizi 2015-2016 yang menunjukkan prevalensi Balita stunting di Indonesia dari 34 provinsi, hanya ada dua provinsi yang memenuhi standar dari WHO. Adapun standar masalah stunting yang ditetapkan oleh WHO, yaitu di bawah 20 persen.

Di Indonesia, banyak faktor yang menyebabkan stunting, di antaranya dari faktor ibu yang kekurangan nutrisi saat remaja, masa kehamilan, masa menyusui, dan infeksi pada ibu.

Faktor lainnya yang turut mempengaruhi terjadinya stunting yaitu rendahnya asupan vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, faktor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, budaya, dan lingkungan.

Guna mengatasi hal tersebut, solusi yang ditawarkan Kemenkes RI, yaitu intervensi spesifik gizi pada remaja, ibu hamil, bayi 0-6 bulan dan ibu, bayi 7-24 bulan dan ibu-ibu.

Tak hanya itu, Kemenkes RI merasa perlu juga dilakukan intervensi sensitif gizi, seperti peningkatan ekonomi keluarga, program keluarga harapan, program akses air bersih dan sanitasi, program edukasi gizi, akses pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Pada acara Rakerkesnas 2018 bertajuk "Sinergisme Pusat dan Daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Penurunan Stunting, dan Peningkatan Cakupan serta Mutu Imunisasi" yang diselenggarakan di Tangerang, Banten tersebut, program kesehatan seperti penurunan stunting dan peningkatan cakupan serta mutu imunisasi juga mendapat perhatian.

Berkaca dari KLB (kejadian luar biasa) difteri dan campak yang baru saja terjadi, pemerintah, dalam hal ini Kemenkes RI, dituntut untuk menganalisis kembali cakupan imunisasi yang telah dilakukan, mutu atau kualitas vaksin, serta kekuatan surveilans di daerah.

Berdasarkan laporan terkait cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada 2015 hingga 2017, terjadi tren peningkatan yang cukup baik. Data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, cakupan imunisasi secara nasional tahun 2015 mencapai 86.5%, lalu pada 2016 mencapai 91.6%, sedangkan tahun 2017 mencapai 92,4%.

Meski demikian, penajaman program terkait imunisasi pun masih harus dilakukan. Langkah yang dilakukan berupa peningkatan cakupan imunisasi, edukasi kepada masyarakat dan advokasi pada pimpinan wilayah, dan membangun sistem surveilans yang kuat untuk deteksi kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Sumber


LINK TERKAIT

 

 

PENGUNJUNG

Hari ini28
Kemarin18
Minggu ini273
Bulan ini473
Total6977

Pengunjung

  • IP: 54.161.31.247
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Sedang Online

1
Online

16-06-2019