Pemkab Gelar Sosialisasi Produk Halal

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Berau, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Timur, menggelar sosialisasi produk halal, di Hotel Melati Tanjung Redeb, Senin (25/11). Sosialisasi yang diikuti para pelaku usaha rumah makan tersebut, menghadirkan Direkrut LPPOM MUI Kaltim, drh H Nur Sumarsongko, sebagai narasumber. Sosialisasi dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan, Dahniar Ratnawati, mewakili Bupati Berau, Muharram.

Bupati Berau Muharram, dalam sambutan yang dibacakan staf ahli Dahniar Ratnawati, menegaskan urusan makanan dan minuman, pangan, kosmetik, dan produk halal, menjadi satu hal yang paling mendasar bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Banyak muslim yang tidak mau mengonsumsi makanan dan meminum yang tidak berlabel halal. Bahkan, walaupun terlihat menggoda mata dan lidah, tetap dihindari karena tidak ada label halalnya.

Untuk itu, meskipun kesadaran masyarakat sudah tinggi, namun perlu diperluas lagi akan pentingnya mengonsumsi produk-produk halal.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai produk halal kepada masyarakat, mahasiswa, dan para pelajar secara luas, untuk meminimalisasi terjadinya pengonsumsian produk-produk oleh masyarakat. Produk makanan dan minuman yang menjadi usaha sebagian masyarakat, oleh para pelaku usaha, dalam proses pembuatannya harus terjamin kehalalan dan kebersihannya sesuai dengan ajaran serta syariat Islam. “Selain itu dalam proses, khususnya untuk pembuatan makanan dan minuman, juga harus dihindari bahan pengawet, pewarna, dan bahan-bahan lainnya yang kurang jelas dan mendekati haram atau ketidakhalalannya. Yang nantinya akan berakibat atau berdampak bagi tubuh jasmani kita ini,” ungkapnya.

Bupati Muharram menyambut baik kegiatan sosialisasi produk halal dengan harapan memberikan informasi kepada masyarakat luas, terkait pentingnya mengetahui produk halal. Utamanya kepada para pelaku usaha untuk memastikan produk yang dijual halal dan bersih.

Sementara Sumarsongko dalam sosialisasi menyampaikan, tidak semua makanan kemasan yang berlogo halal itu benar-benar halal. Ada beberapa yang mencantumkan logo halal tapi tidak bersertifikat halal. Cukup banyak makanan yang beredar di masyarakat, yang belum memenuhi standar dari LPPOM MUI. Oleh karena itu, wajib bagi pelaku usaha mendaftarkan produknya agar bisa bersertifikasi halal. Begitu juga dengan pelaku usaha, maupun swasta dan pemerintah, untuk mendaftar produk atau menggunakan produk-produk bersertifikat halal. (bangun banua)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 09 December 2019 16:54