Tanjung Redeb. Peringatan HUT ke 66 Pemerintah Kabupaten Berau dan ke 209 Kota Tanjung Redeb disuguhkan kembali dengan acara Manutung Jukut atau bakar ikan, di mana pejabat pemerintah dan anggota DPRD Berau serta OPD-OPD daerah dan instansi/lembaga/perusahaan  sama-sama membakar ikan dan makan bersama dengan masyarakat.

 

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau turut serta memeriahkan dalam Pesta Rakyat "Irau Manutung Jukut" tahun ini dengan memasang stand Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

 

 

Masih tetap seperti tahun sebelumnya, Manutung Jukut masih membawa misi kesehatan ayo makan ikan , untuk menciptakan  generasi sehat , cerdas dan mendukung Germas (Gerakan Masyarakat Sehat).

Salah satu gizi yang penting untuk meningkatkan kecerdasan dan sangat menyehatkan adalah protein. Sehingganya Pemerintah jauh hari menggalakkan program makan ikan mengingat ikan mengandung banyak protein.

Dalam Pagelaran Expo Kabupaten Berau tahun 2019 ini Dinas Kesehatan turut serta berpartisipasi dan memeriahkan pameran Expo yang pada tahun ini dilaksanakan di Lapangan Pemuda, Tanjung Redeb.

Di Stand Dinas Kesehatan Kabupaten Berau juga menampilkan berbagai banner kesehatan dan informasi mengenai kesehatan mulai dari kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Stand Dinas Kesehatan Kabupaten Berau juga melakukan pemeriksaan kesehatan berupa tes tekanan darah, tes gula darah, tes asam urat, dan tes kolesterol serta tes saluran pernapasan. Pemeriksaan ini dilakukan secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau juga menampilkan kegiatan senam sehat dan mengajak para pengunjung untuk ikut serta menjaga kesehatan baik untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar.

Mari bersama-sama kita sukseskan Pameran Expo Kabupaten Berau tahun 2019. (HH)

Bupati bersama DPRD Kabupaten Berau telah mengesahkan Perda Kab. Berau Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Berau. Adapun Perda tersebut mulai berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2019.

Isi Perda Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2019 dapat dilihat di sini : KLIK DI SINI

TANJUNG REDEB-  Banyak masyarakat Indonesia yang masih minim pengetahuannya dengan gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) termasuk di Kabupaten Berau. Orang dengan gangguan jiwa, memang mendapat perlakuan tak semestinya, seperti dikurung, diasingkan dari keluarga atau dipasung, karena ia mengamuk, atau berjalan jalan keluar rumah, hingga tidak tahu kembali. Seperti data yang ada di Dinas Kesehatan,  yang diungkapkan Nurhayati Kepala Seksi Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM)  data sejak tahun 2017  jumlah ODGJ di Kabupaten Berau 175 orang, “Dari jumlah 175 ini ini, ada 12 orang penderita ODGJ yang dipasung,” kata Nurhayati.

Untuk meniadakan ODGJ yang dipasung tidaklah mudah, sebutnya perlu kerjasama dari Puskesmas setempat dan  Dinkes untuk memberikan pemahaman kepada fihak keluarga agar tidak ada pasung untuk penanganan  penderita ODGJ. Dari upaya upaya ini, akhirnya satu persatu penderita ODGJ yang ada di berbagai kecamatan termasuk di daerah ibukota Tanjung Redeb tidak ada lagi yang dipasung. Hanya ada satu penderita di salah satu kampung di Berau yang masih dipasung keluarganya. Inipun sebut Nurhayati Dinkes terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada keluarga.

Di sisi lai penderita ODGJ untuk dapat mencapai tingkat kesembuhan sangat diutamakan adalah dukungan keluarga. Mengapa penderita ODGJ dalam penanganan dipasung oleh keluarga, lantaran di Kabupaten Berau belum ada Rumah Sakit Jiwa dan faktor lainya penderita kerap berjalan keluar rumah yang tentunya sangat menganggu keamanan si penderita dan masyarakat di sekelilingnya. Sehingganya, sebut Nurhayati  pada tahun 2018 dinas Kesehatan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kabupaten Berau agar rumah sakit Abdul Rivai membuka ruang untuk penanganan ODGJ. “Dan kita juga sudah memiliki psikiater ,” kata Nurhayati. Sehingg sejak tahun 2018 kemarin, di RSUD Abdul Rivai sudah ada ruang Tulip untuk penanganan pasien ODGJ.

Penderita ODGJ di ruang tulip ini disebutkan dapat ditanggung kartu kesehatan BPJS seperti halnya penyakit lainya. Berdasarkan data di Dinkes Kesehatan, ODGJ hingga bulan Juli 2019 , sekitar 315 orang. Jumlah ini berdasarkan hasil pendataan di lapangan. Dan fihak Seksi Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular, tetap door to door untuk memberikan pemahaman  kepada keluarga pegobatan untuk  penderita ODGJ, mengenai penanganan. (Bangun Banua)

TANJUNG REDEB – Untuk menyusun rencana kontijensi guna menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) di Kabupaten Berau, maka Dinas Kesehatan Kaltim bersama Dinkes Berau melaksanakan sosialisasi dan workshop penyusunan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) wilayah Berau, di ballroom Hotel Palmy, Selasa (16/7) dengan dibuka secara resmi oleh Bupati Berau, Muharram. Tujuan khususnya, agar tersusunnya kontijensi sebagai bentuk kesiapsiagaan penanggulangan dalam menghadapi kemungkinan masuk dan keluarnya KKM di Bumi Batiwakkal. Kontijensi juga berarti rencana yang telah dirancang dan disepakati bersama.

Bupati Muharram mengatakan visi-misi pemerintah mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang makin mantap. Olehnya itu, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Baik itu ditempat pelayanan berstandar yang dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten, serta menggunakan standar pelayanan dan informasi yang akurat atas kebutuhan kesehatan. Ia pun menyarankan pihak yang terlibat membuka wawasan terkait hal atau penyakit baru yang bisa ditemui. "Riset yang dilakukan para ahli, selama 30 tahun terakhir ini ditemukan sekitar 30 penyakit baru. Bisa saja kita akan bertemu dengan masalah kesehatan yang ada di daerah kita. Sehingga perlu diantisipasi bersama," imbuhnya.

Ia menambahkan, Puskesmas dan pihak terkait perlu mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi secara cepat suatu kejadian kesehatan masyarakat yang tidak lazim. Kecepatan deteksi kata Muharram akan sangat menentukan waktu dan metode tindakan pengendalian yang tepat. “Sehingga para tenaga kesehatan perlu mendapatkan pemahaman dan informasi yang luas lagi sebagai antisipasi,” katanya. Untuk itu kabupaten dan puskesmas perlu mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi secara cepat suatu kejadian kesehatan masyarakat yang tidak lazim, karena kecepatan deteksi akan sangat menentukan waktu dan metode tindakan pengendalian yang tepat.

Kegiatan deteksi dan respon kejadian di wilayah yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, akan mengurangi potensi dampak terhadap kesehatan dan mencegah kejadian tersebut menjadi KKM skala wilayah kabupaten, nasional bahkan internasional. Puskesmas dan dinas kesehatan perlu melakukan inovasi dan mendorong peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat (germas) guna mewujudkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat Berau agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Melalui kegiatan ini diharapkan Berau akan mempunyai dokumen kontijensi plan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga akan terbentuk sistem dan mekanisme respon cepat dalam pencegahan kejadian menjadi KKM.(bangun banua)

Page 1 of 2