TANJUNG REDEB-  Banyak masyarakat Indonesia yang masih minim pengetahuannya dengan gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) termasuk di Kabupaten Berau. Orang dengan gangguan jiwa, memang mendapat perlakuan tak semestinya, seperti dikurung, diasingkan dari keluarga atau dipasung, karena ia mengamuk, atau berjalan jalan keluar rumah, hingga tidak tahu kembali. Seperti data yang ada di Dinas Kesehatan,  yang diungkapkan Nurhayati Kepala Seksi Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM)  data sejak tahun 2017  jumlah ODGJ di Kabupaten Berau 175 orang, “Dari jumlah 175 ini ini, ada 12 orang penderita ODGJ yang dipasung,” kata Nurhayati.

Untuk meniadakan ODGJ yang dipasung tidaklah mudah, sebutnya perlu kerjasama dari Puskesmas setempat dan  Dinkes untuk memberikan pemahaman kepada fihak keluarga agar tidak ada pasung untuk penanganan  penderita ODGJ. Dari upaya upaya ini, akhirnya satu persatu penderita ODGJ yang ada di berbagai kecamatan termasuk di daerah ibukota Tanjung Redeb tidak ada lagi yang dipasung. Hanya ada satu penderita di salah satu kampung di Berau yang masih dipasung keluarganya. Inipun sebut Nurhayati Dinkes terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada keluarga.

Di sisi lai penderita ODGJ untuk dapat mencapai tingkat kesembuhan sangat diutamakan adalah dukungan keluarga. Mengapa penderita ODGJ dalam penanganan dipasung oleh keluarga, lantaran di Kabupaten Berau belum ada Rumah Sakit Jiwa dan faktor lainya penderita kerap berjalan keluar rumah yang tentunya sangat menganggu keamanan si penderita dan masyarakat di sekelilingnya. Sehingganya, sebut Nurhayati  pada tahun 2018 dinas Kesehatan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kabupaten Berau agar rumah sakit Abdul Rivai membuka ruang untuk penanganan ODGJ. “Dan kita juga sudah memiliki psikiater ,” kata Nurhayati. Sehingg sejak tahun 2018 kemarin, di RSUD Abdul Rivai sudah ada ruang Tulip untuk penanganan pasien ODGJ.

Penderita ODGJ di ruang tulip ini disebutkan dapat ditanggung kartu kesehatan BPJS seperti halnya penyakit lainya. Berdasarkan data di Dinkes Kesehatan, ODGJ hingga bulan Juli 2019 , sekitar 315 orang. Jumlah ini berdasarkan hasil pendataan di lapangan. Dan fihak Seksi Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular, tetap door to door untuk memberikan pemahaman  kepada keluarga pegobatan untuk  penderita ODGJ, mengenai penanganan. (Bangun Banua)

TANJUNG REDEB – Untuk menyusun rencana kontijensi guna menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) di Kabupaten Berau, maka Dinas Kesehatan Kaltim bersama Dinkes Berau melaksanakan sosialisasi dan workshop penyusunan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) wilayah Berau, di ballroom Hotel Palmy, Selasa (16/7) dengan dibuka secara resmi oleh Bupati Berau, Muharram. Tujuan khususnya, agar tersusunnya kontijensi sebagai bentuk kesiapsiagaan penanggulangan dalam menghadapi kemungkinan masuk dan keluarnya KKM di Bumi Batiwakkal. Kontijensi juga berarti rencana yang telah dirancang dan disepakati bersama.

Bupati Muharram mengatakan visi-misi pemerintah mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang makin mantap. Olehnya itu, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Baik itu ditempat pelayanan berstandar yang dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten, serta menggunakan standar pelayanan dan informasi yang akurat atas kebutuhan kesehatan. Ia pun menyarankan pihak yang terlibat membuka wawasan terkait hal atau penyakit baru yang bisa ditemui. "Riset yang dilakukan para ahli, selama 30 tahun terakhir ini ditemukan sekitar 30 penyakit baru. Bisa saja kita akan bertemu dengan masalah kesehatan yang ada di daerah kita. Sehingga perlu diantisipasi bersama," imbuhnya.

Ia menambahkan, Puskesmas dan pihak terkait perlu mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi secara cepat suatu kejadian kesehatan masyarakat yang tidak lazim. Kecepatan deteksi kata Muharram akan sangat menentukan waktu dan metode tindakan pengendalian yang tepat. “Sehingga para tenaga kesehatan perlu mendapatkan pemahaman dan informasi yang luas lagi sebagai antisipasi,” katanya. Untuk itu kabupaten dan puskesmas perlu mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi secara cepat suatu kejadian kesehatan masyarakat yang tidak lazim, karena kecepatan deteksi akan sangat menentukan waktu dan metode tindakan pengendalian yang tepat.

Kegiatan deteksi dan respon kejadian di wilayah yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, akan mengurangi potensi dampak terhadap kesehatan dan mencegah kejadian tersebut menjadi KKM skala wilayah kabupaten, nasional bahkan internasional. Puskesmas dan dinas kesehatan perlu melakukan inovasi dan mendorong peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat (germas) guna mewujudkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat Berau agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Melalui kegiatan ini diharapkan Berau akan mempunyai dokumen kontijensi plan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga akan terbentuk sistem dan mekanisme respon cepat dalam pencegahan kejadian menjadi KKM.(bangun banua)

KONDISI fisik gedung Puskesmas Tanjung Redeb ini  cukup sederhana, berada di tengah kota Tanjung Redeb, tepatnya di jalan Ramania, tidak ramai hilir mudik lalu lintas kendaraan. Sehingganya tidaklah terlalu  padat  parkiran kendaraan pasien yang berkunjung di puskesmasdi jalan Ramania ini. dan memang puskesmas belum memiliki lahan parkir, karena kondisi lahan tidak memungkinkan.

Meski demikian, tak terhitung  sudah masyarakat dilayani di puskesmas ini, sejak berdirinya tahun 1974 atau 45 tahun yang lalu. Untuk tahun 2018 kemarin tingkat kunjungan di wilayah UPTD Puskesmas Tanjung Redeb sejumlah 21.639 kunjungan.

Kini telah bertajuk UPTD Puskesmas Tanjung Redeb yang memiliki luas wilayah kerja,  membawahi  dua buah puskesmas pembantu di kelurahan Gunung Panjang serta Pusban  Bedungun dan 23 Posyandu balita dan 2 Posyandu Lanjut Usia (Usila).

Menurut keterangan Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Redeb H Kasran A.Md.Kep untuk gedung puskesmas di Tanjung Redeb beroperasi  setiap hari, dengan jam pelayanan mulai Senin hingga  Kamis mulai pukuk 08.00-11.00 wita, Jumat mulai 08.00-9.30 wita dan Sabtu 08.00-10.00 wita.

Selama kurun waktu 2018 puskesmas melayani pasien umum, BPJS, Jamkesmas dan Jamkesda.

Kemudian, apa saja pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Puskesmas ini ?

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, ada pelayanan kesehatan ibu hamil. “Selama tahun 2018 sejumlah 808 ibu hamil di puskesmas Tanjung, Pusban Bedungun dan Pukesmas pembantu di Gunung Panjang, cerita Kasran.

Sedangkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah UPTD Puskesmas Tanjung selama 2018 sejumlah 655 kelahiran atua sebar 84,7 persen . “Ini menandakan bahwa sebagian besar ibu hamil sudah memahami betul pentingnya pertolongan kesehatan dilakukan tenaga kesehatan,” kata Kasran.

Selanjutnya cakupan pelayanan ibu nifas (bufas) sebanyak 656 bufas dan kunjunganya ibu nifas 2 sebanyak 527.

Untuk pelayanan imunisasi TT dan tablet fe pada ibu hamil. (bumil) , da sejumlah 808. Sedangkan penanganan bumi resiko tinggi ada sebanyak  176 mendapatkan penanganan dan rujukan. Untuk ibu nifas juga ada pemberian vitamin A pada ibu nifas.

Untuk pelayanan kesehatan anak, UPTD Puskesmas , ada cakupan kunjungan  neonatus danpemberian ASI ekslusif . Dianjurkan kepada ibu yang telah melahirkan untuk mendapatkan ASI ekslusif karena ASIdilengkapi kandungan yang memperkeat sistem imun bayi berupa cairan kekuningan yang bernama kolostrum.

“Jumlah bayi yang berkunjung di UPTD puskesmas tanjung selama 2018 sebanyak 234, sedangkan yang mendapatkan ASI eksklusif  163 bayi.” Kata Kasran.

Setelah ASI, bayi bayi ini juga mendapatkan vitamin A , penimbangan dan imunisasi, baik di puskesmas, maupun puskesmas pembantu.

Jika tadi ibu dan Balita, maka ada usila yakni usia lanjut. Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Redeb terdapat 1.255 usia lanjut yang berumur di atas 60 tahun sebagai sasaran kesehatan. Ada posyandu Lansia yang beroperasi di wilayah Tanjung Redeb melayani masyarakat lansia.

 Kini Keluarga Berencana (KB) yang aktif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Redeb, selama tahun 2018 peserta  yang aktif 6.499 mereka menggunakan KB suntik, pil, kondom,implan,WOW,MOP dan IUD.

Untuk sarana pelayanan kesehatan di puskesmas Tanjung Redeb, denga pelayanan UGD;

Lalu berapa tenaga kesehatan dan penunjang di Puskesmas Tanjung ?

Ada 6 dokter umum masing masing 3 PNS dan 3 PTT, 1  dokter gigi (PTT), perawat gigi 1 orang.Sarjana keperawatan 1 orang, DIII keperawatan 11 orang,  D III Kebidanan 9 orang, Apoteker 2 orang, D III Farmasi dan asisten apoteker 1 orang, D III Gizi 2 orang, Sarjana Kesehatan Masayrakat 1 orang, tenaga sanitasi 2 orang, TU 1 orang, PCPM 1 orang, pekarya 1 orang, CS 1 orang dan sopir 1 orang.  

Saat ini akreditasi UPTD Puskesmas Tanjung Redeb berada di tingkatan dasar untuk menuju ketingkatan selanjutnya. Komisi akreditasi pusat memberikan penilaian kepada UPTD Puskesmas . Disebutkan Kasran, bahwa penilaian mencakup administrasi dan management , usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan.

Dinas Kesehatan Berau mengelar workshop lintas program atau sektor sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), Senin (24/6) di Balai Mufakat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kabupaten Berau, Ir M Gazali MM. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam program mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat di Bumi Batiwakkal.

Pelaksanaan workshop ini dihadiri oleh seluruh kepala kampung dan camat, lurah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan. Target dalam kegiatan ini untuk mewujudkan STBM di setiap kampung sekaligus mengaplikasikan perilaku hidup sehat di masyarakat yang dapat mencegah penyebaran penyakit.

Sebelum membuka kegiatan, Gazali menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mewujudkan program ini. Sehingga bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat. Dan menghasilkan generasi yang kuat secara mental dan fisik. “Kepada para kepala kampung yang hadir saat ini saya minta agar selalu gencar mengkampanyekan STBM ini kepada masyarakatnya masing-masing,” jelasnya.

Dalam menjaga kesehatan di masyarakat ia mengharapkan agar kepala kampung bisa melakukan pembenahan kepada generasi muda. Sejak dini diharapkan agar mempersiapkan generasi yang kuat dan cerdas. “Kalau ada masyarakat yang kurang mampu dan sedang hamil, kepala kampung bisa memberikan perhatian penuh. Karena yang akan dilahirkannya nanti merupakan penerus dari kampung itu. Jadi sejak dini sudah bisa diperhatikan generasi yang akan lahir di kampung masing-masing. Tentu harapannya, setiap kampung bisa memiliki generasi yang kuat dan cerdas,” tegasnya.

Gazali mengatakan dalam penerapan STBM ini ada lima pilar yang harus diterapkan, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum-makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. “Diharapkan agar lima pilar ini bisa diaplikasikan untuk mempermudah upaya peningkatan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik dan mengubah serta mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Begitu juga dengan target mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri bisa terlaksana,” Tandasnya.(Bangun Banua)