Helda

Helda

Tanjung Redeb 
Setelah melalui rangkaian pengukuran kebugaran ASN eselon  II,III,IV di lingkungan Pemkab Berau pada Rabu hingga Jumat 30 Oktober – 1 Nopember 2019 , akhirnya Jumat jajaran ASN ini mendapatkan hasilnya dari tim Dinas Kesehatan Kabupaten Berau selaku penyelenggara. Menurut keterangan sekretaris Dinas Kesehatan drg.Bambang Sunarto bahwa dalam evaluasi tes kebugaran atau pengukuran kebugaran, dapat dilihat masing masing nilai yang dimiliki masing masing ASN.”Baik itu pria maupun wanita, dengan nilai bagus sekali, bagus, sedang , cukup dan kurang,” paparnya.
 
Disebutkan Bambang Sunarto bahwa kesegaran atau kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari hari  dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya. “ Dengan kata lain kebugaran  jasmani bisa disebut sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, katanya. Termasuk ASN dalam melaksanakan tugasnya sehari hari, yang mana memiliki  kesanggupan atau  kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan berlebihan.
Ditambahkan bahwa kegiatan pengukuran dan evaluasi kebugaran bagi ASN ini merupakan kali pertama di Kabupaten Berau dengan biaya dari APBD 2019. 
 
“Kami  mengupayakan diadakan setiap tahun,” lanjutnya.
 
Diharapkan ASN yang sudah diberikan materi mengenai perilaku hidup sehti di hari pertama, selanjutnya dieberi materi dan praktek kebugaran, dapat melajutkan dan menagaplikasikannya dalam kehidupan sehari hari. Sehingga dapat tercapai tujuan gerakan masyarakat sehat (germas). (bangun banua)
 
Tanjung Redeb 
Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo turut mengikuti tes kebugaran bersama pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Jumat (1/11) kemarin. Diawali dengan senam pemanasan, Wakil Bupati turut berlari dua putaran mengelilingi halaman kantor Bupati Berau. Pengukuran kebugaran merupakan rangkaian dari kegiatan advokasi prilaku hidup sehat bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Bupati Berau yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Selain tes kebugaran, juga diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan layanan konsultasi kesehatan. Melalui pengukuran kebugaran ini diharapkan Wakil Bupati, Agus Tantomo hasilnya akan menunjukkan tingkat kebugaran dari setiap ASN, khususnya mereka yang menduduki jabatan. Hasil pengukuran ini menurutnya juga bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam menempatkan setiap pejabat.
 
“Menurut saya, ini juga menjadi salah satu pertimbangan dan masukan ini akan saya sampaikan kepada Bapak Bupati, untuk menjadikan pengukuran kebugaran ini menjadi bagian pertimbangan dalam penempatan pejabat,” ungkapnya.
Pasalnya disampaikan Agus Tantomo, ada beberapa bidang jabatan yang tentunya mengharuskan ditempati mereka yang memilik fisik yang bugar. Sehingga tidak hanya memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu, tapi juga dilihat dari aspek kebugaran agar mampu menyesuaikan tugas pokok dan fungsi pada bidang pekerjaan yang dipimpinnya.
 
“Tentunya memang ada beberapa bidang yang harus ditempati mereka yang memiliki kebugaran yang fit dan hasil pengukuran ini tentu bisa menjadi pertimbangan,” jelasnya.
 
Untuk itu Wabup Agus Tantomo menyambut baik kegiatan advokasi perilaku hidup sehat bagi ASN yang digelar Dinas Kesehatan. Wabup berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya pejabat eselon di lingkungan Kantor Bupati, tetapi juga bisa dilakukan di seluruh organisasi perangkat daerah dan juga seluruh aparatur sipil negara, untuk menjadikan hasil pengukuran ini sebagai tolak ukur dan mewujudkan prilaku hidup sehat.
“Apalagi tadi juga ada layanan konsultasi kesehatan dan ini sangat baik agar kita bisa mengetahui kondisi kesehatan dan apa yang harus dilakukan agar selalu bugar dan sehat,” tandasnya. (hms4/bangun banua)
Tanjung Redeb 
Setelah pengecekan kesehatan dan advokasi Perilaku Hidup Sehat di berikan kepada ASN eselon II, III dan IV, maka Kamis (31/10) Dinas Kesehatan Kabupaten Berau melanjutkan dengan kegiatan pengukuran sekaligus konseling kebugaran.
Dimulai pukul 6.30 wita jajaran ASN ini dengan mendafatar dengan jajaran petugas kesehatan yang telah siap dengan berkas kearsipannya. Kemudian melaksanakan tes kebugaran dengan lari ada pula yang hanya berjalan kaki. Yang tentunya dipadu oleh petugas kesehatan.
Menurut keterangan ketua panitia pelaksana Ahmad Basuki yang juga Kabid Kesmas Dinkes Berau, bahwa seluruh kegiatan itu berdasarkan UU no 36 tahun 2009 tentangkesehatan, intrusi presiden no 1 tahhun 2017 tentang Germas,peraturan Bupati no 51 tahun 2016 tentangsusuan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan serta peraturan bupati no 66 tahun 2016 tentang Germas.
Dengan tujuan untuk meningkatkan komitmen ASN terhadap perilak hidupsehat serta diperolehnya data kesehatan ASSN baikitu berat badan, tinggi badan, indeks masa tubuh, kolestrol, GDS asam urat dan kejiwaan. 
“Dan dengan adanya pengukuran kebugaran ini, dapat diketahui tingkat kebugaran ASN sebagai acuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani,” papar Ahmad Basuki.
Ditambahkan dalam pengukuran kebugaran ini ada bimbingan untuk meningkatkan kebugaran jasman ASN.
Jadwal kebugaran ini, lanjut Ahmad Basuki dilanjutkan pada Jumat (1/11) masih dilokasi kantor Dinas Kesehatan. Pda Jumat sselain pengukuran dan konseling kebugaran juga ada evaluasi dan rencana tindak lanjut. (bangun banua)
Tanjung Redeb -
Ratusan ASN (Aparatus Sipil Negara) eselon II III dan IV  Rabu (30/10) tampak antri diperiksa kesehatannya di lantai II Kantor Bupati Berau,  di ukur tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, dicek asam urat, gula darah, kolestrol, dan tes  kejiwaan. Puluhan petugas kesehatan dari beberapa puskesmaas diturunkan untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan ini. Ini kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau salah satu tujuannya mewujukan masyarakat hidup sehat dan untuk menunjang kinerja ASN.
Seperti yang diungkapkan ketua panitia Ahmad Basuki Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Berau, kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai 30 Oktober hingga 1 November.
Pemeriksaan kesehatan ini juga dirangkai dengan kegiatan Advokasi Perilaku hidup Sehat yang mendatangkan pemateri dari Kementerian Kesehatan  Pusat dan Provinsi Kaltim. Acara dibuka Sekretaris Daerah Berau Muhammad Gazali. Disebutkan Gazali
Pemeriksaan Kesehatan ini penting, untuk menunjang kinerja ASN.
Khususnya para pejabat eselon II hingga eselon IV.
“Untuk memastikan kita bekerja maksimal, sehingga perlu pemeriksaan Kesehatan, sehingga kita bisa bekerja secara produktif, sesuai dengan target,” kata Gazali.
Pengukuran fisik dan mental ini juga untuk mencegah stress akibat kerja, karena itu para pejabat eselon ini juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kejiwaan.
Ditambahkan ASN harus memberikan contoh terlebih dahulu, sebelum menerapkan pola hidup sehat kepada masyarakat.
“ASN harus memberikan contoh lebih dulu. Mulai dari lingkungan kantor.
yang paling utama adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas harus menjadi tempat yang nyaman.
Baru kemudian di lingkungan rumah masing-masing,” tegasnya.
Asupan makanan juga menjadi faktor yang penting dalam menjaga Kesehatan.
“Kurangi konsumsi karbohidrat, perbanyak konsumsi sayur, daging, susu dan telur serta olah raga teratur,” ujarnya.
Gazali juga menyentil pejabat eselon II yang hadir dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan dan advokasi perilaku hidup sehat ini. “apakah undangan ini kurang menarik, sehingga saya lihat hanya ada Kepala Komunfo yang hadir, mungkin selain itu di wakilkan,” katanya.
Gazali kembali meneagaskan agar Dinkes mencatat jumlah esselon II yang belum mengkuti pemeriksaan kesehatan. “Dapat kembali dilaksaakan di kantor Dinkes saja, agar tidak mengeluarkan anggaran,” tutupnya. (bangun banua)
DALAM Undang Udang Republlik Indonesia No18 tahun 2012 tentang pangan, keamanan Pangan (BAB VII) Pasal 67 Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
Pasal 68 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya (1) penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 
Pasal 69 Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:Sanitasi Pangan;Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan; Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik; Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;Penetapan standar Kemasan Pangan;Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; danJaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
2. Sanitasi Makanan (Bagian Kedua Sanitasi Pangan)
Pasal 70 Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan PanganPasal 71Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: Memenuhi Persyaratan Sanitasi; danMenjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.3. Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 72 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat   (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:Denda;Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen ganti rugi; dan/atauPencabutan izin.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Bahan Tambahan Pangan (Bagian Ketiga, Pengaturan Bahan Tambahan Pangan)
Pasal 73Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk Pangan.Pasal 741)      Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.2)      Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.Pasal 751)      Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:a.       Bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/ataub.      Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.2)      Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 76Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi administratif.Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:Denda;Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;Ganti rugi; dan/atauPencabutan izin.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Kegiatan Pokok Penyehatan Makanan
Mengembangkan dan melengkapi produk-produk hukum, pedoman umum, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan sosialisasinya serta advokasi didaerahMemantapkan jejaring kerja lintas program, sektor dan antar propinsi, kabupaten atau kota serta kemitraan dengan para stakeholderMeningkatkan kemampuan SDM baik dipusat maupun daerahMendorong daerah untuk melegalisasi kegiatan SMBP melalui perdaMemberikan bintek dan fasilitas ke daerah yang membutuhkanMonitoring dan evaluasi kegiatan SMBP di daerahPelaporan hasil kegiatan
Tiga Pilar Tanggung Jawab Dalam Keamanan Pangan 
Peran Pemerintah, Pengusaha, dan masyarakat, pemerintah bertugas dalam menyusun standar dan persyarakat, termasuk persyaratan hygiene sanitasi secara nasional. Melakukan penilaian akan terpenuhinya  standar dan persyaratan yang telah ditetapkan.Memberi penghargaan  bagi yang telah mentaati ketentuan dan menghukum bagi yang melanggar ketentuan.Menyediakan informasi dan memberikan penyuluhan dan konsultasi atau perbaikan.Menyediakan secara pelayanan kesehatan baik medis, non medis maupun penunjang.
Pengusaha Makanan dan Penanggung Jawab
Menyusun standar dan prosedur kerja, cara produksi yang baik dan aman.Mengawasi proses kerja yang menjamin keamanan produk makanan.Menerapkan teknologi pengolahan yang tepat dan efisien.Meningkatkan keterampilan karyawan dan keluarganya dalam cara pengolahan makanan yang hygienis.Mendorong setiap karyawan untuk maju dan berkembang.Membentuk assosiasi atau organisasi profesi pengusaha makanan.
Masyarakat dan Konsumen :
Mengolah dan menyediakan makanan di rumah tangga yang amanMemilih dan menggunakan sarana tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi syarat hygiene sanitasi makananMemilih dan menggunakan makanan yang bebas dari bahan berbahaya bagi kesehatan seperti pewarna tekstil, borax, formalin, makanan yang sudah rusak atau kadaluwarsAMenyuluh anggota keluarga untuk mengkonsumsi makanan yang amanMelaporkan bila mengetahui terjadi kasus keamanan makanan seperti makanan yang tidak baik, keracunan makanan, atau gangguan kesehatan lainnya akibat makanan, membentuk organisasi konsumen untuk membantu pemerintah dalam menilai makanan yang beredar. (bangun banua)
BARU baru ini Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mengadakan ajang pelatihan program penyehatan makanan yang iikuti 3- peserta dari petugas kesehatan lingkungan Puskesmas.
Apa sih Program Penyehatan  Makanan  itu ? 
Seperti yang dipaparkan oleh Fauziah Andika, SKM., M.Kes bahwa  makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Program Penyehatan Makanan sangat berguna untuk mencegah adanya kejadian penyakit yang disebabkan karena makanan. 
Program – program yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan melalui Subdit Sanitasi Makanan dan Bahan Pangan (SMBP) untuk menunjang tercapainya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dan makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat aman, hygien, bersih dan sehat.
Fungsi , Tujuan dan Sasaran Pogram Penyehatan Makanan
Fungsi Program Penyehatan Makanan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang sanitasi makanan dan bahan panganMenyiapkan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sanitasi makanan dan bahan panganMenyediakan bahan bimbingan teknis di bidang sanitasi makanan dan bahan pangan menyediakan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sanitasi makanan dan bahan pangan
Tujuan Program Penyehatan Makanan
Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan SMBP di seluruh provinsiSecara terus menerus melakukan peningkatan sumber daya manusia baik di pusat maupun daerahDilakukan secara sinergi dan simultan dengan program kesehatan atau non kesehatan lainnyaMengikut sertakan peran individu, keluarga, asosiasi dan masyarakat dalam peran “pengawasan”
Sasaran Program Penyehatan Makanan
Rumah makan : Setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk tempat umum di tempat usahanya.Restoran : Salah satu jenis usaha jasa pangan yang seluruh bangunannya permanen dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi masyarakat umum.Jasa Boga : Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pemesanan. 
Makanan jajanan : makanan atau minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan disajikan sebagai makanan siap santap yang dijual ke masyarakat umum.Usaha Depot Air Minum. Kantin,sekolah, kantor, institusi,.Pengelolaan makanan rumah tangga, industri pangan rumah tangga.(bangun banua)
Tanjung Redeb
Sejumlah 30 orang peserta mengikuti pelatihan pengawasan kualitas air minum di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, selama tiga hari 24-26 Oktober kemarin.
Peserta 28 orang merupakan petugas kesehatan lingkungan (kesling)  pada 21 jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Berau, dan 2 orang dari pegawai dari PDAM Tirta Segah.
Menurut keterangan Ahmad Basuki SE  Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehaatan Kabupaten Berau, tujuan diadakanya pelatihan ini agar petugas kesling pengetahuannya menngkat mengenai kualitas air minum, disamping petugas kesling dapat mengindentifikasi permasalahan, pemecahan masalah mengenai kualitas air minum. Di sisi  lain sebut Ahmad Basuki, petugas kesling di puskesmas dapaat memberikan pengawasan keamanan kuaitas air minum di lingkungannya.
Ahmad Basuki memaparkan bahwa semua dilatar belakangi dri komitmen pemerintah Indonesia untuk melanjutkan keberhasilan target milenium Development Goals sektor air minum dan sanitasi (WSS-MDG), yang telah mampu menurunka separuh dari proporsi dari separuh penduduk yang tidak mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015 lalu.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasioa (RPJMN) yakni pada akir tahun 2019 ini , artinya pada tahun ini selurh masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses sanitasi dan air minum yang aman.
Untuk pemenuhan akses air minu di Indonesia dilakukan melakui multi pendekatan layanan seperti PDAM layananan air minum berbasis masyarakat.
Sementara itu, elatihhan yang digelar selama tiga hari itu mendaangkan pemateri dari Dinkes Provinsi Kaltim, peserta diberikan materi pemberdayaan masyarakat bidang air dan sanitasi, konsep rencana pengamanan air minum, dna prakek lapangan di PDAM Tirta Segah.(bangun banua)

Tanjung Redeb-

Produk makanan yang disediakan untuk kepentingan umum haruslah terjamin kesehatan dan keselamatannya. Hal ini daat terwujud bila ditunjang dengan keadaan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) yang baik dan terpelihara secra bersama oleh pengusaha dan masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Surtini M Kes sehubungan dengan diadakannya pelatihan pelaksanaan program penyehatan pangan bagi petugas puskesmas, yang berlangsung di kantor Dinas Kesehatan pada 21-23 Oktober 2019, jalan APT Pranoto Tanjung Redeb.

TPM yang dimaksud meliputi rumah makan, restoran, jasaboga atau katering , industri makanan, kantin ,warung dan makanan jajanan lainya.

Di sela sela acara pelatihan, Surtini memaparkan bahwa “sebagai salah atau jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyedakan makanan bagi masyarakat banyak , maka TPM memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan kercunan makanan akibat dari makanan yang dihasilkan.

Dengan demikian kualitas makanan yang dihasilkan , disajikan an dijual oleh TPM harus memenuhi syarat syarat kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat pengolahan makanan antara laik dilaksanakan dengan menerbitkan laik higiene sanitasi, pengawasan post market, agar pembinaan dan pengawasan dapat berjalan dengan optimal.

“Dengan inilah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau  menganggap  perlu mengadakan pelatihan pelaksanaan program penyehatan pangan bagi petugas puskesmas,” papar Surtini lagi.

Sehingganya selama tiga hari kemarin, 30 orang petugas kesehatan puskesmas diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan lingkungan (kesling) mengai inspeksi kesehatan lingkungan TPM.

Diadakannya pelatihan ini, juga untuk meningkatnya komitmen petugas kesehatan disamping terindentifikasinya permasalahan yang ada dalam pembinaan dan pengawasan TPM.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini 30 orang dari 21 puskesmas yang ada di Kabupaten Berau. Mereka diberikan wawasan dan materi oleh Jalal dari Dinas Kesehan Kaltim . Serta praktek di lapangan yakni inspeksi ke rumah makan, ke sekolah sekolah, dan ke depot air minum untuk pengambilan dan pemeriksaan sampel. (bangun banua)

Dinkes Sarankan Konsumsi Obat Lambung Lainnya 

Tanjung Redeb –

Ramainya perdebatan tentang keamanan obat tukak lambung Ranitidin untuk dikonsumsi, juga terjadi di Berau. Bahkan, Dinas Kesehatan Berau juga telah mendapatkan surat edaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pusat untuk melakukan penarikan obat tersebut. Tetapi, tidak semua jenis obat bernama Ranitidin ditarik dari peredaran.

“Jadi yang pasti ditarik itu adalah obat Ranitidin dengan pemegang izin edarnya PT Phapros Tbk. Bukan hanya dari BPOM, surat penarikan resmi dari PT Phapros ke semua Dinas Kesehatan dan distributor obat tersebut juga sudah diterima di Berau. Dari Dinkes hanya bisa meneruskan surat edaran tersebut, karena yang bisa melakukan adalah distributornya yang memasok ke apotek dan rumah sakit di Berau,” terang Kepala Seksi Kefarmasian Dinkes Berau, Lamlay Sarie, ditemui pada Rabu (16/10).

BPOM memutuskan menarik kembali sementara seluruh jenis obat asam lambung Ranitidin, utamanya yang mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA), dan menjadi karsinogenik penyebab penyakit kanker per 9 Oktober 2019. Produsen obat diberikan waktu hingga 80 hari untuk menarik produk obat ini. Dan untuk Ranitidin milik PT Phaphros yang sudah pasti ditarik adalah Ranitidin cairan injeksi 25 mg/ml, dengan nomor bets produk beredar 95485 160 s/d 190, 06486 001 s/d 008, 16486 001 s/d 051, dan 26456 001 s/d 016.

Dalam edaran BPOM juga terdapat 3 pemegang izin edar yang diminta melakukan penarikan sukarela produk Ranitidin yang terdeteksi NDMA, yaitu obat Zantac cairan injeksi 25 mg/ml dengan nomor bets produk beredar GP4Y, JG9Y, XF6E milik PT Glaxo Wellcome Indonesia. Juga obat Rinadin Sirup 75 mg/5 ml dengan nomor bets produk beredar 0400518001, 0400718001, 0400818001 milik PT Global Multi Pharmalab. Terakhir, obat Indoran cairan injeksi 25 mg/ml dengan nomor bets produk beredar BF171006, dan obat Ranitidin cairan injeksi 25 mg/ml dengan nomor bets produk beredar BF171 009 s/d 021 milik PT Indofarma.

Dengan ditariknya beberapa jenis obat lambung tersebut, Dinkes Berau menyarankan agar sebisa mungkin konsumen yang terbiasa mengkonsumsi Ranitidine, bisa menggantinya dengan obat lainnya yang bisa dikonsumsi yakni golongan Famotidin. Selain itu, obat antasida atau sukralfat yang dapat digunakan untuk mengatasi tukak lambung. (bangun banua)

Tanjung Redeb –

Menjadi salah satu dari lima puskesmas yang mengikuti rekreditasi kembali di 2019 ini, puskesmas Kampung Bugis mempersiapkan segala sesuatunya dengan lengkap. Pemaparan terkait apa-apa saja yang berhubungan dengan puskesmas baik dari pelayanan, sarana prasarana hingga program pun disajikan dengan apik oleh Kepala Puskesmas Kelurahan Kampung Bugis H Bachri.

Tim surveior reakreditasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang terdiri dari 3 orang, yakni Ir. Agus Sartono, M.Kes (surveior UKM), dr. F Jeanne Uktolseja, M.Kes (surveior Ukp), dan Suhendro, S.Si.T, M.Kes (surveior Admen), juga mengaku sangat senang dengan penjelasan yang diberikan secara terperinci oleh Kepala Puskesmas Kampung Bugis.

Puskesmas yang terletak di Jalan H Isa I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb dengan luas wilayah 1,76 kilometer persegi, mempunyai batas sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sambaliung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Tabur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Redeb, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sambaliung ini, membawahi 3 wilayah kerja yakni Kelurahan Gayam, Kelurahan Bugis dan Kelurahan Karang Ambun.

Puskesmas Kampung Bugis merupakan puskesmas induk dengan 1 puskesmas pembantu, 26 posyandu balita, dan 3 posyandu lansia yang tersebar di masing-masing RW dengan 225 kader kesehatan. Tak hanya itu, puskesmas ini juga dikenal dengan mottonya yang unik yaitu “Kapuasan Dangkita, Kami Marrang” yang artinya kepuasan anda kami senang.

Ada 13 jenis pelayanan kesehatan perorangan yang disediakan di puskesmas Kampung Bugis. Pelayanan loket pendaftaran, pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB, pelayanan gawat darurat (tindakan), pelayanan gizi, pelayanan sanitasi, pelayanan TB paru, kusta, HIV, pelayanan lansia, pelayanan MTBS, pelayanan imunisasi, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium atau penunjang diagnosa.

Tak hanya itu, pelayanan jenis upaya kesehatan masyarakat (UKM) juga tersedia. Untuk UKM essential ada pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk UKM pengembangan ada pelayanan kesehatan lansia, prolanis (suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien), posbindu penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan indra, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan jiwa, dan usaha kesehatan gigi masyarakat.

Yang tak kalah penting, sistem komunikasi juga dilakukan oleh pihak puskesmas dengan 2 sistem. Sistem komunikasi internal dilakukan dengan cara apel pagi, pertemuan konsultatif, lokakarya mini bulanan, diskusi, papan informasi, memo dan whatsapp grup. Dan untuk sistem komunikasi eksternal, dimana merupakan salah satu upaya memperoleh masukan atau komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan cara lokakarya mini lintas sektor, survei kepuasan masyarakat, pertemuan kader (di puskesmas dan di kelurahan), melalui kontak telepon dan WA, kontak email, juga kotak saran dan papan informasi. (bangun banua)