Menguatkan Komitmen Melawan Resistensi Antimikroba dari Daerah
Berau, Kalimantan Timur – Bertempat di Ruang Rapat Sangalaki Kantor Bupati Berau, Rabu 30 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Berau melalui fasilitasi Dinas Kesehatan setempat bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda, menggelar kegiatan strategis bertajuk Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan Pelaporan Farmakovigilans melalui Peningkatan Awareness Penanggung Jawab Sarana Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi penegas komitmen daerah dalam mendukung agenda kesehatan global, khususnya dalam menghadapi ancaman resistensi antimikroba yang kian nyata dan mendesak. Data dari The Lancet (2022) menunjukkan, lebih dari 4,95 juta jiwa di seluruh dunia meninggal pada tahun 2019 akibat infeksi yang berkaitan dengan AMR, dengan 1,27 juta di antaranya sebagai penyebab langsung. Angka tersebut bahkan melampaui kematian akibat HIV/AIDS dan malaria.
Bupati Berau yang hadir membuka kegiatan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi ancaman senyap ini. Dalam arahannya, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM RI, dr. William Adi Teja, juga menggarisbawahi pentingnya sistem pelaporan farmakovigilans yang kuat demi memastikan keamanan dan efektivitas obat-obatan yang beredar di masyarakat.
Lebih dari 60 peserta yang merupakan tenaga kefarmasian dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau hadir aktif dalam kegiatan ini. Mereka dibekali materi substantif, mulai dari strategi pengendalian resistensi antimikroba, hingga teknis pelaporan farmakovigilans yang berstandar nasional.
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau berperan penting sebagai fasilitator, memastikan seluruh sarana pelayanan kefarmasian memahami tanggung jawabnya dalam mencegah penyalahgunaan antibiotik dan melaporkan efek samping obat secara tepat.
Kegiatan ini tak hanya menjadi ruang berbagi ilmu, namun juga menjadi momentum menegaskan bahwa isu kesehatan global seperti AMR bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi harus dimulai dari daerah. Berau, dengan komitmen kuat dan sinergi antar pemangku kepentingan, telah menunjukkan langkah konkret ke arah tersebut.
